Menikmati Piala Presiden, Menunaikan Hak Masyarakat dalam Sepak Bola

Piala Presiden boleh jadi hanya sekadar turnamen pramusim, namun di sanalah hak masyarakat dalam hal transparansi mampu ditunaikan.

Sudah banyak turnamen dan kompetisi yang hadir silih berganti untuk meramaikan jagat sepak bola Indonesia. Namun sejak tahun 2015, sebuah ajang dengan warna yang berbeda muncul ke hadapan khalayak penggemar bal-balan Tanah Air. Ajang itu bernama Piala Presiden.

Piala Presiden muncul tidak lama setelah Indonesia merasakan pahitnya sanksi FIFA di pentas internasional. Lantas, apa "warna" berbeda yang dimaksud?

Ternyata, warna itu adalah transparansi.

Ya, semangat transparansi memang terasa betul kehadirannya di Piala Presiden. Sejak edisi perdananya empat tahun silam, panitia penyelenggara selalu menekankan bahwa pengelolaan anggaran akan selalu diawasi dan dilakukan secara akuntabel.

Untuk mewujudkannya, disampaikanlah informasi mengenai jumlah penonton, pendapatan tiket, bahkan hingga hal yang bisa dibilang kurang menjadi kebiasaan di persepakbolaan profesional, yaitu jumlah pedagang asongan dan kaki lima yang berada di area stadion.

Baca Juga : Arema FC Juara Piala Presiden 2019 Setelah Jungkalkan Persebaya

Keseriusan penyelenggara juga terlihat dari digandengnya Pricewaterhouse Coopers (PWC) yang ditugaskan untuk mengaudit keuangan ajang ini.

“Tujuan dari dilakukan audit adalah untuk membuktikan transparansi keuangan yang terjadi selama Piala Presiden bergulir. Ini juga sesuai dengan perintah dari Presiden RI Joko Widodo yang ingin semuanya terbuka. Kami juga disini ingin meningkatkan ekonomi kerakyatan.” ujar Ketua Steering Committee Piala Presiden 2019, Maruarar Sirait.

Semangat transparansi memang menjadi angin segar bagi publik. Maklum saja, sebelum Piala Presiden pertama kali digulirkan sepak bola Indonesia sempat diramaikan polemik mengenai gelapnya informasi perihal pengelolaan, khususnya terkait keuangan.

Pentingnya Transparansi

Mengapa transparansi dalam sepal bola diperlukan? Apa pentingnya bagi masyarakat?

Untuk menjawabnya, pertama-tama perlu dipahami bahwa pada hakikatnya sepak bola adalah milik semua orang, milik masyarakat. Bukan hanya milik individu atau golongan tertentu.

Tidak ada pihak yang boleh mengklaim bahwa sepak bola hanya miliknya atau kelompoknya sendiri. Maka dari itu, jelas masyarakat berhak atas transparansi. Tentu tidak masuk akal jika masyarakat tidak bisa tahu seluk beluk hal yang menjadi milik mereka.

Transparansi membuka pintu bagi masyarakat sebagai pemilik sepak bola untuk berperan aktif dalam upaya kontrol. Keberadaan informasi yang memadai memungkinkan masyarakat memantau dan menyuarakan kritik untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan sepak bola.

Tanpa transparansi, sepak bola amat rentan dimanfaatkan sebagai alat kepentingan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bukan tidak mungkin pula sepak bola malah menjadi ladang korupsi. Hal itu sudah diwanti-wanti oleh Robert Pielke Jr dalam Global Corruption Report: Sport yang dipublikasikan oleh Transparency International.

Dijelaskan Pielke, olahraga telah menjadi bisnis dengan arus perputaran uang dalam jumlah besar yang memberi kesempatan dan dorongan untuk munculnya praktik-praktik koruptif.

Praktik koruptif yang dimaksud tidak hanya sebatas berbentuk proyek yang berhubungan langsung dengan pertandingan, namun juga dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan sejumlah uang. Dalam kata lain, ini juga bisa disebut sebagai aksi penyuapan.

Dalam konteks Indonesia, wajibnya transparansi dalam sepak bola semakin mendapat legitimasinya sehubungan dengan status PSSI sebagai badan publik.

Status PSSI sebagai badan publik ditetapkan melalui sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 8 Desember 2014.  Dasar pertimbangannya adalah fungsi dan tugas negara yang diemban PSSI di bidang persepakbolaan serta dana yang didapatnya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) plus bantuan FIFA dan AFC.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan setiap badan publik wajib menyediakan akses terhadap informasi publik.

Piala Presiden sendiri sejak awal tidak pernah menggunakan anggaran pemerintah, termasuk APBN dan APBD.

Namun, itu tidak dijadikan dalih untuk tidak bersikap transparan karena terdapat hal penting lain yang harus dijaga, yaitu kepercayaan publik.

"Ada yang berbeda dan mengalami progres positif pada penyelenggaraan Piala Presiden kali ini. Sekarang tahapannya sudah masuk dan transparasi sangat penting. Isu kepercayaan publik juga sangat penting," kata Maruarar Sirait selepas acara pengundian babak 8 besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Singkatnya, sepak bola adalah milik masyarakat, dan karenanya masyarakat berhak atas informasi publik terkait penyelenggaraannya agar sepak bola tak dimanfaatkan untuk praktik-praktik kotor.

Menyebarkan Semangat Transparansi

Boleh saja kita bergembira dengan transparansi yang ada di Piala Presiden. Namun, kita juga tidak sepatutnya berpuas diri begitu saja.

Sepak bola Indonesia begitu besar, dan Piala Presiden hanyalah satu bagian di dalamnya. Masih banyak sisi-sisi lain di persepakbolaan kita yang membutuhkan suntikan semangat transparansi.

Pencapaian berupa digelarnya Piala Presiden secara transparan sesungguhnya adalah pertanyaan sekaligus tantangan: bisakah kita konsisten dengan mempertahankan pengaplikasian nilai-nilai transparansi itu di lini lain dalam sepak bola Indonesia?

Dari Piala Presiden, setidaknya kita sudah membuktikan bahwa menerapkan transparansi dalam gelaran sepak bola bukanlah hal yang mustahil. Sekarang yang perlu dilakukan adalah meneruskannya dan melebarkannya.

Di sisi lain, pada tahap ini pula dibutuhkan peran suporter untuk mendorong diterapkannya transparansi secara menyeluruh.

Football without fans is nothing, begitu pula dengan transparansinya. Jika bukan suporter, siapa lagi wakil garda terdepan masyarakat untuk mengantar sepak bola Indonesia menjadi lebih transparan?

Semoga saja, semangat transparansi ini bisa menular ke sisi-sisi lain sepak bola kita dan ditunaikannya hak masyarakat tak terhenti sebatas di Piala Presiden.