Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
SUPERBALL.ID - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan berencana melaporkan hasil temuan mereka ke Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA).
Sesuai dengan batas waktu yang dijanjikan, TGIPF telah merilis hasil investigasi tragedi Kanjuruhan, Jumat (14/10/2022).
Dari hasil investigasi tersebut, TGIPF menyatakan PSSI enggan bertanggung jawab terhadap berbagai penyelenggaran pertandingan.
Hal ini tercermin dalam Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021 yang membebaskan diri dari tanggung jawab dalam pelaksanaan tanggung jawab.
Baca Juga: TIGPF Temukan Indikasi Adanya Konflik Kepentingan di Tubuh PSSI, Segera Gelar KLB
Selain itu, TGIPF juga menyoroti PSSI yang tidak mempertimbangkan faktor risiko saat menyusun jadwal kolektif Liga 1.
PSSI juga dianggap tidak melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kompetisi.
Bahkan, terdapat regulasi PSSI yang berpotensi terjadi konflik kepentingan dalam struktur kepengurusan.
Atas dasar tersebut, TGIPF menyarankan agar Ketua Umum PSSI beserta jajarannya mengundurkan diri.
TGIPF juga memberi rekomendasi agar PSSI segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih kepemimpinan dan kepengurusan baru.
Dilansir SuperBall.id dari Kompas.com, total ada 8 poin kesimpulan dan 12 rekomendasi dari TGIPF yang berkaitan dengan PSSI.
Terlepas dari itu, TGIPF maupun pemerintah secara hukum tidak bisa memberhentikan Ketua Umum PSSI dan jajarannya.
Pasalnya, PSSI adalah organisasi independen anggota FIFA, AFC, dan AFF.
Dalam statuta FIFA Pasal 17 Ayat 1, tertulis bahwa setiap anggota FIFA harus mengelola urusannya secara independen dan tanpa pengaruh dari pihak ketiga.
Baca Juga: Rekomendasi KLB PSSI Tidak Bisa Dipaksakan oleh Pemerintah, Jokowi Minta Bantuan pada Presiden FIFA?
Jika pemerintah terbukti melakukan intervensi, PSSI terancam harus menerima sanksi FIFA seperti pada 2015 lalu.
Oleh karena itu, TGIPF berencana untuk melaporkan hasil temuan mereka secara langsung kepada FIFA.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga merupakan Wakil Ketua TGIPF, Zainudin Amali.
“Kami hanya akan menindaklanjuti hal-hal yang bisa pemerintah kerjakan," kata Zainudin.
"Tapi ada hal-hal lain yang tidak bisa dimasuki sehingga itu akan dibicarakan dengan federasi internasionalnya (FIFA).”
“Kami berharap dari rekomendasi TGIPF ini juga bisa menjadi bahan Pak Presiden untuk kemudian didiskusikan dengan Presiden FIFA."
"Tapi sangat jelas bahwa kalau itu area yang tidak memungkinkan pemerintah masuk, maka kami tidak akan masuk."
"Itu menjadi urusan federasi dengan FIFA,” tambahnya.
Rencananya, Presiden FIFA Gianni Infantino akan datang ke Indonesia untuk bertemu Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober mendatang.
Adapun agenda Infantino datang ke Tanah Air adalah untuk membahas Tim Transformasi Sepak Bola Indonesia.