"Kegagalan mematuhi putusan sanksi pelanggaran administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Administrasi Perpajakan dan lembaga negara yang berwenang."
"Jumlah total uang yang dipaksakan hampir 869,5 miliar dong."
"Di mana lebih dari 471 juta dong merupakan pajak penggunaan tanah dan lebih dari 397 juta dong merupakan keterlambatan pembayaran jumlah lainnya," imbuh mereka.
Departemen Pajak kemudian meminta ViettinBank melakukan pemotongan paksa terhadap akun My Dinh Sports Complex untuk pembayaran utang pajak itu.
Kasus ini bisa dibilang mandek selama dua tahun sejak diumumkan pada Juni 2021, tak adanya itikad baik dari pihak terkait membuat Departemen Pajak mengambil langkah tegas.
Skandal utang pajak ini muncul setelah pada 2019, BPK Vietnam menemukan adanya banyak pelanggaran dalam pengelolaan serta penggunaan kuangan dan aset My Dinh Sports Complex.
"Sebelumnya, pada Juni 2021, Inspektorat Pemerintah mengumumkan kesimpulan pemeriksaan menyeluruh yang membenarkan adanya pelanggaran kepatuhan," tulis Soha lagi.
"Terhadap undang-undang tentang pengelolaan dan penggunaan tanah dan properti publik di Kompleks Olahraga Nasional provinsi."
Baca Juga: Komang Teguh Bikin Geger Publik Vietnam, Trauma SEA Games Masih Ada?
"Pada Februari 2019, BPK juga menemukan banyak pelanggaran dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan dan aset."
"Pada Juni 2022, Kompleks Olahraga Nasional My Dinh dipaksa oleh Departemen Pajak Hanoi dengan menghentikan penggunaan faktur."
"Karena jumlah yang telah jatuh tempo, yang harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan undang-undang."
"Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan ini adalah ketiga kalinya Kompleks Olahraga Nasional My Dinh dipaksa untuk menagih," imbuh mereka.
| Editor | : | Ragil Darmawan |
| Sumber | : | Soha.vn |
Komentar