Kepatuhan protokol kesehatan serta cakupan kinerja posko menjadi modal penting dalam kesiapan daerah menghadapi pembukaan bertahap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Jika dilihat pada cakupan laporan kinerja posko, sebagian besar provinsi kurang dari 50 persen poskonya melaporkan kinerja. Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.
“Saya apresiasi untuk DKI Jakarta, DIY dan Bali yang pelaporan kinerja poskonya sudah dilakukan oleh lebih dari 50 persen posko di daerah masing-masing,” ujar Wiku.
Untuk itu, dia meminta Pemerintah DKI Jakarta meningkatkan angka kesembuhan dan meningkatkan desa atau kelurahan di wilayahnya untuk patuh menjaga jarak.
Sementara Pemerintah Jawa Tengah dan Banten untuk menurunkan angka kematian, meningkatkan desa atau kelurahan di wilayahnya untuk patuh menjaga jarak, serta meningkatkan pelaporan kinerja posko pada poskoposko yang sudah terbentuk.
Untuk Pemerintah Jawa Barat dan Jawa Timur, Wiku meminta untuk menurunkan angka kematian serta meningkatkan pelaporan kinerja posko pada posko-posko yang sudah terbentuk, Adapun Pemerintah DIY untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian.
Baca Juga: Hasil Lengkap, Klasemen, dan Jadwal Sepak Bola Olimpiade Tokyo 2020 - Kejutan di Matchday 1
“Kepada Pemerintah Bali saya meminta untuk menurunkan angka kasus positif, kematian, dan BOR isolasi,” katanya.
Wiku menambahkan, angka kesembuhan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan menurunkan angka kematian dengan cara sedini mungkin pasien Covid-19 ditangani dan meningkatkan pelayanan di rumah sakit.
Penelusuran kontak juga penting agar kasus dapat segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan. Penurunan kasus positif, BOR, serta jumlah desa atau kel yang tidak patuh protokol kesehatan dapat diupayakan dengan meningkatkan pengawasan dan tindak tegas pada pelanggaran protokol kesehatan hingga tingkat desa atau kelurahan.
Terakhir, pelaporan kinerja posko dapat ditingkatkan dengan memastikan pembentukan posko di tiap desa/kelurahan, dan fungsi-fungsinya dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unsur yang terlibat.
Menurutnya, pelaporan kinerja posko penting untuk melihat apakah pengendalian covid-19 hingga tingkat RT/RW sudah diimplementasikan dengan baik atau masih butuh perbaikan.
Baca Juga: Jawaban Jujur Pemuda Man United soal Perdebatan Klasik Ronaldo Vs Messi
Apabila seluruh indikator tersebut dapat segera diperbaiki, bukan tidak mungkin masing-masing wilayah nantinya dapat siap melakukan pembukaan kembali secara bertahap tanpa berdampak pada kenaikan kasus yang signifikan.
“Tentunya ini menjadi tanggung jawab seluruh unsur daerah, yaitu pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakatnya untuk memastikan kesiapan daerahnya menghadapi pembukaan bertahap nantinya,” katanya.
| Editor | : | Sheila Respati |
Komentar