SUPERBALL.ID – Dalam tujuh hari terakhir angka kematian akibat Covid-19 menunjukan adanya peningkatan. Terhitung sudah enam hari berturut-turut angka kematian mencapai lebih dari 1000 orang setiap harinya. Hal ini patut dijadikan refleksi bersama.
Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito mengatakan, hal Ini tidak bisa ditoleransi lagi karena ini bukan sekadar angka, di dalamnya ada keluarga, kerabat, kolega, dan orang-orang tercinta yang pergi meninggalkan kita.
“Kasus positif yang turun dan kesembuhan yang meningkat harus diikuti dengan kematian yang turun pula. Selain itu, zonasi risiko tingkat kabupaten ataukota saat ini menunjukkan perkembangan ke arah yang kurang baik,” Jelas Wiku.
Lebih lanjut, Wiku menyampaikan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perbaikan bersama. Peningkatan testing menjadi salah satu hal yang diperhatikan.
“Jumlah orang diperiksa yang mengalami penurunan selama empat hari terakhir perlu untuk segera dikejar agar meningkat Kembali. Karena, semakin tinggi testing maka semakin banyak kasus yang dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini,” kata Wiku.
Saat ini Kabupaten atau kota dengan zona risiko tinggi menjadi yang terbanyak sepanjang pandemi, yaitu 180 Kabupaten (kab) atau kota.
Zonasi ini didominasi Kabupaten atau kota dari provinsi Jawa Timur sebanyak 33 kab atau kota, disusul Jawa Tengah 29 kab atau kota, dan Jawa Barat 21 kab atau kota.
“Untuk itu perlu dipastikan sebelum dilakukan pembukaan bertahap, kita wajib bergotong royong dalam meningkatkan testing, dan menurunkan angka kematian,” kata Prof. Wiku.
Dia menambahkan, perkembangan yang sudah relatif membaik seperti kasus positif, kasus aktif, dan bed occupancy ratio (BOR) harian yang menunjukkan penurunan, serta kesembuhan yang meningkat harus terus dipertahankan.
Dengan begitu, zonasi risiko wilayah-wilayah yang saat ini berada di zona merah dapat segera membaik dan berpindah ke zona oranye dan zona kuning.
Baca Juga: Chelsea Punya Dua Target Kiper Baru, Salah Satunya Eks Man United
Evaluasi di tujuh provinsi Jawa-Bali
Selanjutnya jika dilihat pada tujuh provinsi Jawa - Bali yang melaksanakan PPKM Darurat, perkembangan selama tujuh hari terakhir masih menunjukkan fluktuasi. Dalam menilai kesiapan daerah dalam pembukaan bertahap, kita perlu melihat perkembangan kasus positif, kesembuhan dan kematian, serta BOR.
Selain itu, kata Prof. Wiku, jumlah desa atau kelurahan yang tidak patuh protokol kesehatan dan cakupan posko di wilayah tersebut serta melaporkan kinerja juga perlu dijadikan pertimbangan. Kasus positif selama tujuh hari terakhir sudah menunjukkan tren penurunan pada hampir seluruh provinsi ini kecuali Bali.
“Bali masih mengalami kenaikan kasus positif hingga 3 hari terakhir. Sama halnya dengan kasus sembuh, 5 dari 7 provinsi ini menunjukkan adanya tren peningkatan, kecuali DKI Jakarta dan DIY,” katanya.
Prof. Wiku menyebut, kedua provinsi tersebut masih menunjukkan adanya penurunan kesembuhan. Hal yang masih menjadi tantangan adalah kematian. Kematian pada hampir seluruh provinsi masih menunjukkan tren peningkatan, kecuali DKI Jakarta.
DKI Jakarta per kemarin menunjukkan penurunan yang signifikan, dari 268 menjadi 95 kematian dalam sehari. Jika dilihat dari BOR, seluruh provinsi telah menunjukkan penurunan, kecuali Bali.
“Bali, sama seperti kasus positifnya, BOR nya masih perlu menjadi perhatian untuk segera diperbaiki. BOR di Bali masih menunjukkan peningkatan selama 7 hari terakhir,” kata Prof. Wiku
Optimalisasi fungsi posko Covid-19
Kepatuhan protokol kesehatan serta cakupan kinerja posko menjadi modal penting dalam kesiapan daerah menghadapi pembukaan bertahap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Jika dilihat pada cakupan laporan kinerja posko, sebagian besar provinsi kurang dari 50 persen poskonya melaporkan kinerja. Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.
“Saya apresiasi untuk DKI Jakarta, DIY dan Bali yang pelaporan kinerja poskonya sudah dilakukan oleh lebih dari 50 persen posko di daerah masing-masing,” ujar Wiku.
Untuk itu, dia meminta Pemerintah DKI Jakarta meningkatkan angka kesembuhan dan meningkatkan desa atau kelurahan di wilayahnya untuk patuh menjaga jarak.
Sementara Pemerintah Jawa Tengah dan Banten untuk menurunkan angka kematian, meningkatkan desa atau kelurahan di wilayahnya untuk patuh menjaga jarak, serta meningkatkan pelaporan kinerja posko pada poskoposko yang sudah terbentuk.
Untuk Pemerintah Jawa Barat dan Jawa Timur, Wiku meminta untuk menurunkan angka kematian serta meningkatkan pelaporan kinerja posko pada posko-posko yang sudah terbentuk, Adapun Pemerintah DIY untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian.
Baca Juga: Hasil Lengkap, Klasemen, dan Jadwal Sepak Bola Olimpiade Tokyo 2020 - Kejutan di Matchday 1
“Kepada Pemerintah Bali saya meminta untuk menurunkan angka kasus positif, kematian, dan BOR isolasi,” katanya.
Wiku menambahkan, angka kesembuhan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan menurunkan angka kematian dengan cara sedini mungkin pasien Covid-19 ditangani dan meningkatkan pelayanan di rumah sakit.
Penelusuran kontak juga penting agar kasus dapat segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan. Penurunan kasus positif, BOR, serta jumlah desa atau kel yang tidak patuh protokol kesehatan dapat diupayakan dengan meningkatkan pengawasan dan tindak tegas pada pelanggaran protokol kesehatan hingga tingkat desa atau kelurahan.
Terakhir, pelaporan kinerja posko dapat ditingkatkan dengan memastikan pembentukan posko di tiap desa/kelurahan, dan fungsi-fungsinya dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unsur yang terlibat.
Menurutnya, pelaporan kinerja posko penting untuk melihat apakah pengendalian covid-19 hingga tingkat RT/RW sudah diimplementasikan dengan baik atau masih butuh perbaikan.
Baca Juga: Jawaban Jujur Pemuda Man United soal Perdebatan Klasik Ronaldo Vs Messi
Apabila seluruh indikator tersebut dapat segera diperbaiki, bukan tidak mungkin masing-masing wilayah nantinya dapat siap melakukan pembukaan kembali secara bertahap tanpa berdampak pada kenaikan kasus yang signifikan.
“Tentunya ini menjadi tanggung jawab seluruh unsur daerah, yaitu pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakatnya untuk memastikan kesiapan daerahnya menghadapi pembukaan bertahap nantinya,” katanya.
| Editor | : | Sheila Respati |
Komentar