SUPERBALL.ID - Salah satu Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Ahmad Riyadh, menjelaskan bahwa pemerintah atau TGIPF tak berhak menentukan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.
Pada Jumat (14/10/2022) lalu, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan mengungkapkan temuan-temuannya.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Mahfud MD selako Menteri Koordinator Politik dan Hukum (Menkopolhukam) serta ketua TGIPF itu sendiri.
Dalam keterangan pers yang diunggah melalui YouTube Sekretariat Presiden, Mahfud MD mengungkapkan penyebab utama banyaknya korban jiwa di Stadion Kanjuruhan, Malang, beberapa waktu lalu.
Selain itu, TGIPF juga merilis rekomendasi-rekomendasi penjatuhan hukuman terkait hal ini.
Ada sekitar 9 poin rekomendasi yang dibuat oleh TGIPF terkait kejadian ini.
Salah satu rekomendasi juga mengarah kepada PSSI selaku induk sepak bola Indonesia.
Dalam rilis tersebut, ada dua poin rekomendasi menarik yang diarahkan oleh TGIPF kepada PSSI.
Pada poin nomor 5, TGIPF sadar bahwa pemerintah tak bisa mengintervensi PSSI secara langsung.
Hal tersebut bisa saja mengakibatkan sepak bola Indonesia terkena hukuman yang cukup berat dari FIFA.
Kendati demikian, TGIPF secara gamblang meminta seluruh jajaran yang ada di PSSI untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab terkait tragedi Kanjuruhan ini.
Jajaran yang dimaksud oleh PSSI tersebut adalah Ketua Umum (Ketum) PSSI, Wakil Ketum, Executive Comittee (Exco), dll.
TGIPF meminta seluruh jajaran PSSI untuk mundur dari jabatannya sesuai norma moral dan etik yang melekat erat di negara ini.
Lalu pada poin nomor 6, TGIPF merekomendasikan PSSI untuk segera menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).
Baca Juga: Sikap PSSI setelah Dikunjungi FIFA: Kami Akan Lanjutkan Transformasi Sepak Bola Indonesia
Hal itu guna menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional.
Terkait KLB inipun langsung mendapat tanggapan dari Ahmad Riyadh selaku salah satu Anggota Exco PSSI.
Ahmad Riyadh menjelaskan bahwa yang memiliki hak untuk meminta adanya KLB hanyalah para Exco dan para Anggota PSSI lainnya.
Terkhusus para anggota, mereka bisa meminta KLB jika 50 persen dari total anggota mengajukan permohonan tersebut.
"Yang berhak meminta KLB itu Anggota PSSI dan para voter (pemilik suara)," ucap Ahmad Riyad, dikutip SuperBall.id dari Antara News.
"Pemerintah tidak bisa mencampuri hal itu," tambahnya.
Terkait rekomendasi TGIPF tersebut, Ahmad Riyadh meyakini bahwa pemerintah pasti sudah tahu batasan mereka.
Menurutnya, pemerintah tak bisa mengurusi banyak hal yang berkaitan dengan PSSI.
Hal itu dikarenakan PSSI merupakan sebuah organisasi independen yang tak berada di bawah pemerintah.
Baca Juga: Pesan FIFA ke PSSI: Jangan Pedulikan Opini Orang Lain, Fokus Tangani Tragedi Kanjuruhan Saja
"Menpora sempat menyampaikan sesuatu tentang itu, presiden juga sudah bersikap jelas."
"Urusan PSSI diserahkan kepada mekanisme PSSI," tambahnya.
Terlepas dari itu, Ahmad Riyadh menjelaskan bahwa PSSI memang akan mengadakan KLB.
Akan tetapi, KLB ini nantinya akan digelar pada tahun 2023 mendatang.
Hal tersebut dikarenakan periode kepengurusan 2019-2023 akan berakhir di tahun tersebut.
"KLB memang akan berjalan tahun depan dan kami berharap semua sesuai jadwal," tutup Ahmad Riyadh.
View this post on Instagram
| Editor | : | M Hadi Fathoni |
| Sumber | : | Antaranews.com |
Komentar