SUPERBALL.ID - Pemerintah terus mendorong penyerapan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Hingga akhir Juni 2021, total anggaran PEN yang disalurkan tercatat mencapai Rp 237,4 triliun atau sekitar 34 persen dari pagu anggaran Rp 699,43 triliun.
Secara rinci, anggaran telah disalurkan 26,3 persen dari pagu klaster kesehatan atau sebesar Rp 45,4 triliun, 44 persen dari pagu perlindungan sosial atau sebesar Rp 65,36 triliun, dan 26,3 persen dari pagu klaster dukungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan korporasi atau sebesar Rp 50,93 triliun.
Selanjutnya, alokasi pada program prioritas sudah mencapai Rp 39,79 triliun atau sekitar 31,1 persen pagu klaster tersebut. Alokasi pada insentif usaha mencapai Rp 36 triliun atau 63,5 persen dari pagu klaster tersebut.
Baca Juga: Jangkau Penggemar Dota 2 di Seluruh Dunia, Tim OG Jalin Kerjasama dengan Perusahaan Game Online
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa menyampaikan, anggaran PEN yang telah diserap sudah menunjukkan pencapaian yang signifikan pada program PEN.
Meski demikian, masih perlu dilakukan penyaluran dana lebih lanjut agar berdampak signifikan bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
"Sampai pada periode semester II 2021 ini pencairannya akan jadi jauh lebih baik,” ujar Kunta dalam Dialog Produktif KPCPEN melalui keterangan tertulis yang diterima SUPERBALL, Selasa (6/7/2021).
Lebih lanjut Kunta menjelaskan, dari segi indikator ekonomi makro, tren perekonomian nasional mulai menunjukkan pemulihan, baik dari sisi konsumsi maupun produksinya.
Baca Juga: Persipura Lepas 2 Pemain Seniornya Karena Tindakan Indisipliner
Hal tersebut dapat dilihat dari belanja modal keseluruhan APBN 2021 yang penyerapannya lebih tinggi daripada kuartal I dan II di 2020.
Melanjutkan program PEN tahun lalu
Di samping mendorong serapan anggaran program PEN, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) juga terus mendorong keberlangsungan UMKM dan perekonomian masyarakat melalui beragam skema.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satriya menyatakan, terkait dukungan bagi UMKM dan masyarakat, saat ini Kemenkop UKM masih terus melanjutkan program PEN tahun lalu.
"(Program tersebut) yakni subsidi bunga kredit usaha, penempatan dana pemerintah pada mitra bank umum, imbal jasa penjaminan, penjaminan lost limit, kebijakan PPH final, dan Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM)," rinci Eddy.
Baca Juga: Chelsea dan Arsenal Bersaing Dapatkan Bek Inggris yang Nganggur di Euro 2020
Program tersebut mencakup pencairan bantuan langsung kepada 9,8 juta pengusaha mikro dengan total Rp 11,76 triliun.
“Sekarang sedang proses pencarian untuk menambah cakupan penerima hingga 3 juta penerima bantuan lagi, dengan total anggaran tambahan Rp 3,6 triliun," tambah Eddy.
Prioritas anggaran PEN untuk membantu UMKM, dinilai Eddy, jarang terjadi di negara lain, bahkan dinilai lebih baik dibandingkan standar internasional.
Program prioritas
Upaya untuk memulihkan perekonomian nasional juga dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui lima program prioritas. Salah satunya adalah program padat karya.
Baca Juga: Kedatangan Varane Buntu, Man United Siapkan Rencana yang Lebih Mahal
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja menyatakan, program padat karya tunai senilai Rp 23,24 triliun tersebut diasumsikan mampu menyerap 1,2 juta tenaga kerja.
Diharapkan, program tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti reservasi jalan, perbaikan drainase, dan mengecat jembatan.
"Realisasinya sudah mencapai 47 persen (dan) yang kami perkirakan hingga kini telah menyerap 700 ribu tenaga kerja," ungkap Endra.
Sementara itu, empat fokus pembangunan lainnya yang digagas oleh Kementerian PUPR adalah pembangunan prasarana pariwisata dengan alokasi dana sebesar Rp 3,81 triliun dan pembangunan proyek ketahanan pangan Rp 34,3 triliun.
Kemudian, terdapat juga pembangunan infrastruktur sektor informasi, komunikasi dan teknologi sebesar Rp 240 miliar dan pembangunan kawasan industri sebesar Rp 9,83 triliun.
Sejumlah capaian program prioritas di sektor padat karya yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun dinilai relatif lebih baik dari tahun lalu.
| Editor | : | Sheila Respati |
Komentar