SUPERBALL.ID – Sejumlah tantangan dalam menangani pandemi Covid-19 terus dihadapi oleh pemerintah. Salah satunya adalah dalam merancang bantuan yang komprehensif dan inklusif untuk masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak.
Hal tersebut disampaikan oleh Researcher at Center of Reform on Economics - CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet dalam Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Jumat (5/11/2021).
Pada kesempatan tersebut, Yusuf mengatakan bahwa BPUM memberikan manfaat besar bagi UMKM. Sebab, BPUM dapat menjadi modal awal pelaku UMKM setelah pandemi. Hal ini tentunya mempermudah mereka kembali masuk ke roda perekonomian.
Yusuf juga mengatakan, meskipun optimis pemulihan ekonomi lebih baik pada 2022, pemberian bantuan pemerintah masih esensial.
Baca Juga: Agar Bansos Cepat Tersalurkan dan Tepat Sasaran, Pemerintah Kolaborasi dengan Banyak Pihak
“Pada 2020, bantuan untuk UMKM masih tetap diperlukan, karena UMKM memiliki porsi besar dalam perekonomian dan 99 persen di dalamnya adalah kelompok usaha mikro,” ujar Yusuf dalam rilis yang diterima Superball.id, Sabtu (6/11/2021).
Ia pun menyarankan, jika akan dilakukan penarikan bantuan, lebih baik dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar tidak berdampak pada masyarakat yang masih membutuhkan.
“Semua juga tergantung ketepatan data, evaluasi penyaluran dana PEN, dan dukungan pemerintah daerah dalam koordinasi penyaluran,” tambahnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat dan pelaku UMKM selama pandemi Covid-19. Bantuan tersebut disalurkan oleh berbagai pihak, yaitu perbankan dan Badan Usaha Milik negara (BUMN).
Direktur Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia (BRI) Supari menyatakan bahwa sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran, BRI telah mendistribusikan bansos ke sektor UMKM dan sektor perlindungan sosial dengan penyerapan yang mendekati 100 persen.
Bantuan berupa Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan tambahan subsidi bunga telah disalurkan kepada pelaku UMKM. Sementara, untuk sektor perlindungan sosial, BRI telah menyalurkan bansos reguler Program Keluarga Harapan (PKH), bansos sembako, dan Bantuan Sosial Tunai.
“Selain itu, terdapat bantuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk mendorong pelaku UMKM dalam mengakses fasilitas pembiayaan secara terjangkau,” ujar Supari.
Baca Juga: KPC PEN Gelar Dialog Virtual FMB 9 untuk Mempelajari Keberhasilan Kudus Kendalikan Covid-19
Menurutnya, penyaluran bantuan tersebut berdampak pada pemulihan ekonomi nasional dan akan diakselerasi sampai terjadi pertumbuhan yang diharapkan pemerintah.
“Situasi Covid-19 sudah terkendali dan mobilitas (sudah kembali) tinggi. Beberapa kredit di BRI (juga) sudah mendekati normal seperti saat sebelum pandemi,” kata Supari.
Ia juga optimistis pemulihan UMKM dapat segera terjadi, setidaknya pada semester dua 2022, jika masyarakat semakin disiplin dengan protokol kesehatan.
“Ekosistem ketahanan terhadap pandemi Covid-19 di negara ini sudah kembali terbentuk. Jika tetap bisa dipertahankan, maka akan alami percepatan recovery,” tambah Supari.
Supari juga memperkirakan selain bansos reguler yang dipertahankan, pada 2022, KUR juga masih diperlukan pelaku UMKM. Diharapkan juga KUR dapat diperluas.
Senada dengan Supari, Direktur Kelembagaan dan Perencanaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Sunar Basuki juga telah menyalurkan dua program bantuan pemerintah.
Bantuan nontunai telah disalurkan kepada 5,3 juta nasabah dan bantuan tunai BPUM disalurkan kepada 3,6 juta nasabah PNM pada 2020. Bantuan tersebut telah diserap dan digunakan oleh lebih dari 90 persen nasabah untuk pemulihan usahanya.
“Untuk 2022, PNM menyalurkan bantuan nontunai, sementara BPUM disalurkan oleh bank-bank penyalur. Jadi, kami sudah berikan seluruh database nasabah kepada pemerintah,” ujar Sunar.
Baca Juga: Dorong Keberlangsungan UMKM dan Industri, Pemerintah Maksimalkan Program PEN
Sebagai informasi, PNM melayani masyarakat dengan pembiayaan ultra mikro. Misalnya, pelaku usaha informal yang sebagian besar tidak memiliki akses ke perbankan.
Selain itu, sebanyak 10,8 juta nasabah tersebut semuanya perempuan dan berbasis kelompok. Sebanyak 49 ribu lebih tenaga pendampingan PNM juga secara rutin berkomunikasi dengan para nasabah tersebut.
Selama pandemi Covid-19, pemerintah juga memberikan bantuan berupa subsidi listrik melalui PLN. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan, pemberian subsidi listrik kepada masyarakat telah berjalan sejak 2003, tetapi pada masa pandemi, bantuan tersebut ditambah dengan stimulus.
“Stimulus tidak hanya diberikan kepada keluarga, tetapi juga untuk golongan bisnis dan industri, termasuk yang berskala kecil,” ujar Bob.
PLN memberikan bantuan diskon bagi UMKM yang ingin menambah daya. Mereka cukup membayar biaya sebesar Rp 150.000-Rp 200.000 dari biaya semula sebesat Rp 4 juta.
Dalam hal penyaluran, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk pendataan sehingga bantuan dapat tepat sasaran. Sedangkan bantuan lain, berupa pemberian sembako misalnya, dilakukan PLN bersama komponen kepegawaian melalui program CSR.
| Editor | : | Yohanes Enggar |
Komentar